Data kepemilikan manfaat di pengadaan

Publication date: 11 March 2021
Authors: Tymon Kiepe, Eva Okunbor
| View in: English Español

Kasus penggunaan transparansi kepemilikan manfaat dalam pengadaan publik

BOT dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi pengadaan. [13] BOT dapat meningkatkan pengadaan secara langsung dengan menggunakan data BO untuk meningkatkan informasi yang dicatat oleh sistem pengadaan tentang orang dan organisasi sehingga dapat membantu mengambil keputusan dan melakukan analisis. Secara tidak langsung BOT memperkuat pengadaan ditingkat sistem.

Kasus penggunaan data BO untuk meningkatkan pengadaan secara langsung dapat dibagi secara luas menjadi tiga kategori:

mencegah korupsi dan penipuan dengan mendeteksi pelaku (baik pembeli maupun penjual) yang berupaya merongrong perundang-undangan yang ada dan prosedur kontrak demi keuntungan pribadi;
meningkatkan pemberian layanan melalui peningkatan persaingan dan uji tuntas;
memverifikasi kelayakan pemasok untuk pengadaan preferensial agar dapat mencapai tujuan kebijakan horizontal.

Dalam semua kasus di atas, data BO dapat digunakan untuk meningkatkan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan kebijakan pengadaan. Informasi BO, ketika digabung dengan kumpulan data yang lain seperti data kontrak dan data belanja, juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan pengadaan.

Mencegah korupsi dan penipuan

“Korupsi adalah momok bagi pengadaan publik” [14]

Uang dalam jumlah sangat besar dibelanjakan untuk pengadaan publik sehingga menjadikannya sebagai “satu komponen terbesar pemerintahan modern.” [15] Karena besarnya jumlah uang dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, kerumitan proses, dan interaksi yang erat antara sektor swasta dan pejabat publik, [16] pengadaan merupakan risiko korupsi terbesar bagi pemerintah. [17] Secara khusus, risiko korupsi yang signifikan muncul akibat konflik kepentingan antara pihak pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak. [18]

Meskipun biasanya ada fokus pada korupsi pada tahap penetapan dan penandatanganan kontrak pengadaan serta proses kontrak – tahap paling umum terjadinya korupsi – korupsi dan penipuan dapat terjadi di setiap tahap. [19] Tidak ada definisi baku korupsi dan penipuan dalam pengadaan sehingga kemungkinan ada semacam tumpang tindih pada pendefinisian keduanya dalam undang-undang.

Untuk tujuan risalah ini, kami mendefinisikan korupsi dalam pengadaan sebagai penyalahgunaan kekuasaan jabatan untuk mengarahkan kontrak kepada penawar tertentu tanpa pendeteksian. Pengarahan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Pada tahap awal proses kontrak, penawaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan pemasok tertentu, yang dalam beberapa kasus pengadaan bahkan tidak masuk ke dalam tender dan ditetapkan secara langsung. Jangka waktu tender mungkin diperpendek sehingga menyulitkan pengajuan sejumlah penawaran yang sah, atau informasi orang-dalam dibocorkan kepada penawar tertentu. [20]

Pada tahap penetapan dan penandatanganan kontrak, korupsi dapat berupa penetapan kontrak untuk perusahaan yang, menurut kriteria objektif yang sudah ditentukan, tidak boleh menang. Korupsi juga bisa berupa penggelembungan nilai kontrak atau pencantuman ketentuan kontrak yang menguntungkan, seperti penghapusan hukuman atas kegagalan pengadaan. Karena korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan, selalu saja ada hubungan dan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan perusahaan pemenang. Konflik kepentingan ini bisa berupa pemberian suap sebagai imbalan atas kontrak ataupun hubungan antara pihak pemberi kontrak dan penerima kontrak (sebagai contoh, hak untuk mendapatkan laba dari perusahaan pemenang). Pengadaan publik merupakan tujuan paling umum dari semua suap. [21]

Penipuan

Penipuan dalam pengadaan bisa terjadi karena representasi yang salah, kegagalan mengungkapkan informasi, dan penyalahgunaan jabatan. [22] Untuk tujuan risalah kebijakan ini, penipuan pengadaan didefinisikan sebagai upaya merongrong proses pengadaan tanpa sepengetahuan dan keikutsertaan pejabat. Jenis penipuan ini dapat dilakukan oleh beberapa penawar yang melakukan persekongkolan bersama untuk memenangkan penawaran sebagai sebuah kartel. Sebagian besar undang-undang pengadaan melarang kolusi dan canvassing (lobi kotor) untuk menjamin persaingan yang adil. Perusahaan dapat mengelabui penawaran dengan, misalnya, menekan penawaran (sehingga mengurangi tingkat persaingan dan kemungkinan melambungkan harga) atau dengan menyamarkan penawaran (mengajukan penawaran palsu untuk menyetir pemilihan ke arah penawaran tertentu). Sistem pengadaan harus mengibarkan bendera merah jika diduga terjadi penipuan, tetapi penipuan sangat sulit dan menguras banyak waktu serta tenaga untuk mendeteksinya. Bendera merah bukan merupakan bukti perbuatan melanggar hukum, tetapi menunjukkan perlunya penyelidikan terhadap kasus tersebut. Perusahaan juga bisa gagal dalam mengungkapkan informasi yang memudahkan agen-agen pengadaan dalam menjalankan uji tuntas yang semestinya atau salah merepresentasikan dirinya agar cocok dengan profil penjual yang dicari oleh pembeli (lihat Kotak 2).

Segala bentuk korupsi dan penipuan dalam pengadaan menimbulkan efek negatif bagi persaingan, prakarsa bernilai ekonomis, dan pemberian layanan. Hal ini tidak hanya merupakan bentuk pemborosan uang wajib pajak, tetapi juga bermakna jembatan yang runtuh, obat-obatan palsu, atau alat pelindung bagi tenaga medis yang tidak cocok dengan tujuan sehingga meruntuhkan kepercayaan pada pemerintah dan demokrasi (lihat Kotak 1). [23]

Kotak 1: Bendera merah, korupsi, dan penipuan dalam pengadaan terkait COVID-19

Dalam perburuan global untuk mendapatkan alat pelindung diri dan medis selama pandemi COVID-19, banyak pemerintah mengesahkan undang-undang pengadaan gawat darurat yang mengutamakan kecepatan pengadaan dengan mengorbankan perlindungan tradisional. Demi kecepatan, banyak negara mengganti proses tender yang boros waktu – bertujuan menciptakan persaingan yang adil dan efektivitas harga – dengan penetapan kontrak langsung. [24] Pemerintah yang mengabaikan perlindungan dari penipuan dan korupsi dalam undang-undang pengadaan gawat darurat cepat atau lambat akan menghadapi aneka kasus penipuan, korupsi, dan konflik kepentingan. Puluhan kasus pengadaan yang berkaitan dengan alat pelindung diri yang cacat atau tidak sesuai tujuan telah bermunculan sepanjang krisis COVID-19, yang kebanyakan berkaitan dengan konflik kepentingan dengan PEP yang belum teridentifikasi sebelumnya. Diakui secara luas bahwa banyak langkah antisipatif yang mestinya bisa diambil untuk mencegah penipuan dan korupsi (sebagai contoh, dengan melacak BO perusahaan kontrak dalam upaya “menyimpan bukti” [25] dan bahwa pengadaan gawat darurat bisa cepat sekaligus terbuka). [26] Pada saat penulisan risalah ini, 40 negara yang mengakses mekanisme pendanaan gawat darurat terkait COVID-19 dari IMF telah berkomitmen untuk mengumpulkan dan memublikasikan informasi BO yang berkaitan dengan pengadaan untuk COVID-19 demi “menyimpan bukti” dan mengaudit pengeluaran pemerintah. [27]

Di Inggris, penelitian oleh New York Times mengungkapkan pengeluaran senilai USD 22 miliar dalam 1.200 kontrak yang dipublikasikan, USD 5 miliar mengalir ke perusahaan yang ada kaitannya dengan politik. Kontrak yang dianalisis mencakup sebuah perusahaan yang menerima cicilan pertamanya dari hampir USD 274 juta untuk kontrak alat pelindung diri dalam kurun waktu tiga pekan setelah penyiapannya, dan sejumlah perusahaan yang mengirimkan bahan-bahan yang dianggap tidak bisa dipakai oleh National Health Service. [28] Sebuah laporan audit pemerintah menemukan banyak contoh departemen yang “gagal mendokumentasikan justifikasi untuk menggunakan pengadaan gawat darurat, alasan pemilihan pemasok tertentu, atau cara mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan potensial.” [29] Akibat kurangnya transparansi, tidak bisa diketahui dengan jelas apakah ada korupsi atau tidak. Namun yang pasti bahwa dengan begitu banyaknya perusahaan yang terlibat dalam pengadaan dengan kepemilikan yang terkait politik bendera merah mestinya sudah dikibarkan untuk meminta inspeksi ketat dan dokumentasi masalah-masalah potensial.

Di Belanda, jaksa penuntut umum menuntut dua orang atas tuduhan penipuan terhadap pemerintah Jerman dalam sebuah kontrak masker wajah. Kedua tertuduh membuat sebuah situs web dengan informasi salah tentang produksi masker wajah dan menerima uang muka sebesar EUR 880.000 dari nilai kontrak EUR 4,4 juta untuk 11 juta masker wajah tetapi tidak mengirimkan satu pun masker. [30] Pemasok yang dimaksud, saat didatangi oleh pembeli, tidak tahu-menahu tentang kontraknya. [31] Fakta bahwa kepemilikan perusahaan berbeda dengan kepemilikan di rekening bank seharusnya sudah mengibarkan bendera merah.

Menggunakan data kepemilikan manfaat untuk mencegah penipuan dan korupsi dalam pengadaan

data BO dapat membantu mencegah korupsi dan penipuan dengan dua cara utama:

mendeteksi konflik kepentingan yang tidak terungkap atau tersembunyi;
mengibarkan bendera merah jika ada kemungkinan tanda-tanda kolusi dan persekongkolan tender.

Konflik kepentingan

Informasi BO dapat membantu memeriksa adanya konflik kepentingan yang bisa saja lolos dari pemeriksaan sepintas dengan mengidentifikasi hubungan gelap di antara pihak-pihak yang memegang jabatan, seperti PEP atau otoritas pengadaan, dan kepemilikan dan pengendalian (tersembunyi) perusahaan. Ketika bendera merah dikibarkan yang menunjukkan kemungkinan adanya konflik kepentingan, pemeriksaan tambahan bisa dilakukan untuk memastikan kontrak ditetapkan secara adil. Jika data BO terstruktur dan dapat dibaca mesin, pemeriksaan tersebut bisa dibuat otomatis sehingga menghemat waktu petugas pengadaan dan lebih mengefisienkan pengadaan. Sebagai contoh, data BO dapat digabung dengan data PEP untuk mengidentifikasi keterlibatan mereka (yaitu, PEP) dalam perusahaan pemasok (lihat Kotak 1). [32]

Data ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk membantu mengambil keputusan tentang penetapan kontrak dan juga dapat dipublikasikan serta digunakan oleh khalayak umum untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah (lihat Kotak 1). Publikasi informasi BO tentang pemasok juga berfungsi sebagai gertakan. Untuk Dana Sosial dan Dana Pembangunan Regional, UE menggunakan ARACHNE, sebuah “alat bantu TI terpadu untuk penambangan dan pengayaan data” [33] untuk uji tuntas yang menggunakan kumpulan data BO komersial tetapi tidak dipublikasikan untuk pengawasan publik. Baik Ukraina (lihat Kotak 6) maupun Slowakia (lihat Kotak 7) sama-sama mengumpulkan data BO mereka sendiri di dalam register pusat. Slowakia mengumpulkan data BO secara khusus untuk pengadaan dan memublikasikannya untuk pengawasan publik. Ukraina telah mengimplementasikan BOT di semua sektor perekonomian dan mengumpulkan informasi BO tentang semua badan hukum lalu menggunakan data ini untuk memeriksa ada tidaknya konflik kepentingan dalam pengadaan.

Kolusi dan persekongkolan tender

Data BO juga membantu mendeteksi bentuk persekongkolan tender tertentu. Pengajuan penawaran dari perusahaan yang berbeda dengan kepemilikan bersama sering kali sah secara hukum. Demi tujuan keadilan dan nondiskriminasi, petugas pengadaan mustahil mampu mengambil keputusan penetapan kontrak berdasarkan kepemilikan – dan mungkin secara hukum terhalang untuk melakukannya. Dalam banyak kasus, mereka tidak mengumpulkan atau mengakses data kepemilikan sama sekali. Namun, makna ilegal dalam undang-undang antipakat (antitrust) di sebagian besar yurisdiksi, meskipun tentunya tidak semua, adalah jika perusahaan beroperasi sebagai kartel, [34] yang secara sengaja melambungkan harga, menaikkan harga secara tidak wajar (price gouging), [35] atau berkolusi dan melakukan canvassing (lobi kotor) dengan perusahaan lain. Praktik ini kadang-kadang sulit dibuktikan sehingga sistem pengadaan harus mampu mengidentifikasi ketika beberapa penawaran berbagi kepemilikan (manfaat) lalu mengibarkan bendera merah untuk melakukan inspeksi lebih ketat terhadap penawaran tersebut.

Tinjauan Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (US Government Accountability Office atau GAO) terhadap 32 kasus pengadaan pertahanan berhasil mengidentifikasi kasus “pelambungan harga lewat beberapa perusahaan yang dimiliki oleh entitas yang sama untuk menciptakan tampilan persaingan palsu” [36] (lihat Box 4.1). Jika penawaran palsu dikirimkan melalui firma dengan pemilik yang sama, maka praktik kotor ini jauh lebih sulit dideteksi tanpa data BO. [37]

Meningkatkan pemberian layanan melalui persaingan

Kerangka pengadaan bertujuan untuk memfasilitasi pembelian layanan yang paling tepat bagi wajib pajak dengan target mencapai kualitas terbaik dengan harga terendah melalui persaingan yang adil. Bagian ini mengulas cara data BO dalam membantu meningkatkan pemberian layanan oleh pemerintah untuk mendorong persaingan dan menyamaratakan medan persaingan dengan:

meredam dan mengelola risiko operasional dan keuangan melalui uji tuntas yang lebih ketat;
mendiversifikasi pemasok dan memperluas partisipasi bisnis;
mendorong persaingan dengan mendeteksi kepemilikan bersama.

Meredam dan mengelola risiko

Pengetahuan tentang BO perusahaan yang ikut terlibat dalam pengadaan beserta struktur kepemilikannya yang lebih luas yang dikumpulkan sebagai bagian dari pengungkapan BO dapat membantu mengelola risiko operasional (sebagai contoh, dengan memeriksa kewajiban keuangan entitas lain di dalam struktur kepemilikan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan utang atau kerugian). [38]

Contoh ilustrasinya adalah kasus Carillion, sebuah perusahaan yang memberikan layanan bagi rumah sakit, sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan transportasi yang memiliki sekitar 450 kontrak dengan pemerintah Inggris Raya. [39] Pada Januari 2018, Carillion mengalami likuidasi. Dampak sesungguhnya dari kepailitan Carillion terhadap pemberian layanan pemerintah tidaklah jelas akibat jumlah entitas dalam struktur kepemilikannya yang kompleks yang telah menerima kontrak. Kondisi ini menyulitkan penilaian tentang implikasi penuh dari kepailitan tersebut. [C] Oleh karena itu, sangat masuk akal jika penilaian risiko menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Pada Juni 2017 Carillion berutang GBP 2 miliar [40] terhadap subkontraktor dan pemasoknya sehingga menyebabkan banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak menerima pembayaran atas tunggakan utang. Satu sumber menyebutkan bahwa “pemerintah terus mengucurkan dana kontrak bermiliar-miliar pound sterling kepada perusahaan ini dan katanya kepada saya, sebagai pemasok kecil, bahwa pemerintah sudah melakukan uji tuntas terhadap perusahaan ini. Kami hanya mengikuti jejak pemerintah.” [41]

Data BO dan visibilitas struktur kepemilikan yang lebih baik membantu pembeli dari pihak pemerintah untuk melakukan analisis risiko yang lebih baik bagi keputusan pengadaan sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi warga negara. Dalam kasus Carillion pengetahuan tentang jumlah perusahaan dalam struktur kepemilikannya yang ikut melakukan kontrak dengan pemerintah akan dapat membantu menilai secara akurat risiko yang sesungguhnya dari kepailitan sehingga berpeluang membantu meredamnya.

Mendiversifikasi pemasok

Pengelolaan risiko yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kumpulan cadangan pemasok potensial sehingga dengan begitu mendorong persaingan. Karena pembeli dari pihak pemerintah berusaha meredam dan mengelola risiko, persis seperti yang dilakukan perusahaan swasta, banyak pemerintah cenderung mengutamakan pemasok besar daripada pemasok kecil dengan asumsi bahwa tindakan ini mengandung risiko lebih kecil. [42] Hal ini terlihat, misalnya, dalam pengadaan TI. Karena risiko yang menyertai dalam proyek-proyek awal TI, asumsi di atas melahirkan pepatah, “tak seorang pun dipecat gara-gara memilih IBM”, karena ukuran raksasa perusahaan teknologi ini memberikan jaminan ekstra pemberian layanan, kendati tidak secara otomatis sesuai anggaran. Inilah barangkali yang ikut menyebabkan penggusuran perusahaan-perusahaan kecil. UKM sering kali jauh lebih murah dan memberikan penghematan dan program bernilai ekonomis besar bagi wajib pajak. Sebuah laporan pemerintah Inggris pada 2013 menunjukkan 90% penurunan biaya dengan menetapkan kontrak hosting dan server untuk perusahaan operator kecil. Rata-rata penghematan karena beralih dari pemasok besar saat ini ke pemasok kecil berada di kisaran 30% hingga 90%. [43] Kemampuan memahami dan mengelola risiko dengan lebih baik akan semakin memantapkan pemerintah dalam berbisnis dengan pemasok baru. Dengan meningkatkan jumlah pemasok potensial, pemerintah dapat memacu persaingan.

Pembukaan peluang pengadaan kepada pemasok asing juga dapat membantu meningkatkan persaingan atas kontrak pengadaan pemerintah sehingga memberikan efek positif terhadap biaya barang dan jasa di dalam negeri. [44] Upaya mencermati kepemilikan sah saja tidak akan dapat memberikan potret pengadaan yang akurat dari pemasok asing karena pemasok asing ini cenderung tercatat di dalam register dalam negeri. UE menggunakan kumpulan data BO komersial agar mampu menganalisis dampak penetrasi lintas negara dalam pengadaan publik. [45] Dengan memahami dan menganalisis perdagangan berbasis data secara akurat, pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis bukti yang lebih baik untuk mendorong perdagangan dan melecut persaingan dalam pengadaan.

Mendeteksi kepemilikan bersama

Terakhir, penggunaan data BO dalam pengadaan dapat membantu mendeteksi kepemilikan bersama di antara beberapa perusahaan dalam sebuah penawaran. Tindakan ini sendiri tidak bermasalah, dan boleh jadi sudah lazim, terutama di pasar-pasar baru, tetapi ada beberapa kasus ketika tindakan ini dikaitkan dengan efek antipersaingan. [46] Kita perlu memahami kepemilikan dan juga pengendalian agar dapat menilai potensi efek (anti)persaingan. [47] Semua sistem pengadaan harus mampu mendeteksi dan memantau kepemilikan serta pengendalian bersama untuk tujuan inspeksi yang lebih ketat. Agar dapat menilai kepemilikan dan pengendalian bersama dengan sebenar-benarnya, BO perusahaan perlu dianalisis.

Kotak 2: The Stork’s Nest

Pada 2006, sebuah perusahaan di Ceko dengan kepemilikan saham oleh anak cabang perseroan terbatas dari Agrofert, konglomerat multinasional yang dimiliki oleh pebisnis Andrej Babiš, memulai peremajaan terhadap lahan pertanian terbengkalai di luar kota Praha. Selanjutnya perusahaan ini berubah bentuk dari perseroan terbatas ke perusahaan saham gabungan dengan saham atas unjuk. [D] Setelah berganti nama pada Februari 2008, semua pemegang saham menjadi anonim. [48]

Pada Agustus 2008, lahan pertanian tersebut menerima subsidi UE senilai EUR 1,67 juta yang diperuntukkan bagi usaha kecil, [49] dan pada 2010, lahan pertanian ini dibuka sebagai hotel dan pusat konferensi Stork’s Nest. Pada tahun yang sama, media Ceko mulai mencari-cari hubungan antara lahan pertanian dengan Agrofert, dengan menyatakan bahwa pada saat menerima dana subsidi UE, perusahaan tersebut dianggap sebagai usaha kecil. Hal ini menyulut protes publik dan demonstrasi massa. Sebagai responsnya, Babiš menyangkal memiliki hubungan dengan bisnis tersebut. Pada 2013, Agrofert mengambil alih Stork’s Nest, yang dikatakannya “merugi dan terjerat utang”.

Pada 2018, sebuah bocoran laporan UE menyatakan bahwa, tampaknya, konglomerat Agrofert berpura-pura melakukan transfer kepemilikan palsu Stork’s Nest kepada pemegang saham anonim pada Desember 2007 agar terlihat seolah-olah layak menerima dana hibah yang diperuntukkan bagi UKM, yang jelas tidak layak diterimanya karena perusahaan ini merupakan bagian dari bisnis besar. Babiš dan Agrofert terus menyangkal semua keterlibatan dengan Stork’s Nest pada saat menerima subsidi sehingga jaksa penuntut umum Ceko mencabut gugatan sengketanya pada 2019. Kasus ini memberikan gambaran bagaimana pengaburan kepemilikan sebuah perusahaan berpotensi digunakan untuk menyamarkan ukuran perusahaan, dan bagaimana data BO dapat digunakan untuk mendeteksi celah-celah yang berpotensi tersembunyi antara entitas dan perusahaan induknya. [E]

Memverifikasi kelayakan dalam pengadaan publik strategis dan preferensial

Pengadaan preferensial adalah setiap pengadaan yang mengutamakan pemasok tertentu sehingga menyimpang dari prinsip-prinsip tradisional dalam pengadaan publik yang bercorak kesetaraan, nondiskriminasi, dan persaingan. [50] Banyak negara berkembang dan maju telah memperkenalkan kebijakan dan program pengadaan preferensial untuk mencapai tujuan kebijakan horizontal tertentu. Nama lainnya adalah pengadaan strategis.

Karena pemerintah adalah pembeli barang dan jasa terbesar di sebagian besar perekonomian, pemerintah dianggap sebagai “kekuatan dahsyat perubahan” [51] untuk mencapai tujuan pembangunan dan keberlanjutan yang lain. Ada banyak kebijakan pengadaan preferensial dengan bermacam-macam aplikasi (lihat Kotak 3). Tujuan tersebut meliputi tujuan lingkungan (pengadaan kelestarian lingkungan) dan merangsang inovasi, perdagangan, dan integrasi ekonomi. [52] Tujuan utama pengadaan strategis adalah terkait dengan GESI. Wujudnya bisa berupa pengadaan preferensial untuk mendistribusikan ulang peluang, pilihan, dan sumber daya. Sering kali tindakan ini ditempuh untuk memperbaiki kondisi individu dan kelompok masyarakat kurang beruntung. [53] Inklusivitas dalam pengadaan mendukung penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga dapat melakukan pengadaan dengan fokus nasional, misalnya, untuk mengembangkan sebuah sektor atau pengadaan pertahanan dengan lebih mengutamakan pemasok domestik dan pemasok tepercaya demi alasan keamanan nasional.

Kotak 3: Contoh-contoh pengadaan strategis dan preferensial dalam praktik

Pengadaan kelestarian lingkungan: Kebijakan pengadaan UE “Buying Green” berupaya melakukan pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan minimal di sepanjang siklus alurnya. [54]
Inovasi: Meksiko menyiapkan dana “Public Challenges” dengan mengundang proposal solusi digital inovatif untuk mengatasi tantangan masyarakat spesifik. [55]
Merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendukung UKM: Kebijakan pengadaan EU memecah tender menjadi lelang-lelang kecil yang lebih mudah dikelola oleh perusahaan kecil. [56] Laporan Benchmarking Public Procurement tahun 2017 dari Bank Dunia, yang menyurvei 180 negara, menunjukkan bahwa 47% negara menyatakan sudah memberikan insentif pengadaan publik khusus-UKM. [57]
GESI: Di Cile, pemerintah melakukan pengadaan dari “female enterprises”, yaitu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh kaum perempuan dan CEO-nya harus perempuan. [58] Di Afrika Selatan, pemerintah bermaksud meningkatkan peluang bagi warga kulit hitam dan kaum perempuan melalui kebijakan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Kulit Hitam Berskala Luas (Broad-Based Black Economic Empowerment Commission/B-BBEE Commission).

Sertifikasi

Agar pengadaan publik dapat mewujudkan potensi transformatifnya dalam mencapai tujuan kebijakan tambahan, verifikasi yang akurat dan andal terhadap kelayakan pemasok harus menjadi tulang punggung aturan pengadaan. [59] Sertifikasi merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk menetapkan kelayakan seorang individu atau perusahaan dalam menerapkan kontrak pengadaan preferensial. Informasi yang andal sangat krusial bagi upaya tersebut.

Box 4.1: Tantangan sertifikasi dalam pengadaan pertahanan AS

AS telah mengandalkan sertifikasi mandiri dalam pengadaan keperluan pertahanan tetapi, dengan tindakan tersebut, negara ini mengalami penipuan baik dalam aspek keuangan maupun nonkeuangan. Program vetting (pemeriksaan) vendor dari Departemen Pertahanan (DOD) harus melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan kontraktor, termasuk BO, tanpa bisa mengakses register BO pusat. Dalam sebuah audit, GAO menyimpulkan bahwa kurangnya akses ke informasi yang akurat menjadikan DOD rawan terhadap risiko keamanan nasional dari para kontraktor dengan struktur kepemilikan yang tidak jelas dan menghadapi individu-individu yang mencoba menerobos larangan dan kriteria kelayakan untuk kontrak spesifik.

Dari 32 kasus yang ditinjau, empat kasus melibatkan individu-individu yang membuat perusahaan cangkang domestik bagi manufaktur asing untuk melakukan penawaran kontrak yang dirancang khusus bagi perusahaan domestik. Salah satu perusahaan pada akhirnya berhasil memasok DOD dengan suku cadang yang cacat dan tidak sesuai sehingga menyebabkan penggudangan sedikitnya 47 pesawat udara. Tiga perusahaan membocorkan gambar dan cetak biru teknis militer yang bersifat rahasia kepada negara asing. Dalam 20 dari 32 kasus, GAO mengidentifikasi kontraktor tidak layak yang menggunakan sertifikasi mandiri untuk menang dengan cara yang menipu dalam penawaran yang diperuntukkan bagi perusahaan dengan kepemilikan mayoritas oleh kaum perempuan, warga negara AS yang kurang beruntung secara ekonomi atau sosial, atau bisnis yang dimiliki oleh para veteran yang cacat saat menjalankan tugas negara. Dalam kasus-kasus ini, mereka dengan tipu muslihat menggunakan nama individu yang memenuhi syarat atau tokoh sebenarnya tidak memiliki jabatan BO atau tidak memegang kendali atas perusahaan yang dibutuhkan. [60]

Dalam kasus lain, Pentagon menemukan bahwa perusahaan yang menjadi produsen kamera keamanannya telah menerobos persyaratan produksi domestik [61] dengan menyamarkan impor ilegalnya atas peralatan pengawasan Tiongkok lewat penggunaan perusahaan cangkang dengan rekam kepemilikan anonim. [62]

Tantangan utama dalam sertifikasi itu sama dengan tantangan yang dihadapi oleh register pusat BO: menetapkan dan memverifikasi apakah pernyataan yang dikirimkan oleh perusahaan itu akurat dan andal. Sertifikasi biasanya dilakukan melalui sertifikasi mandiri, sertifikasi melalui bisnis pribadi, atau registrasi melalui register terpusat berdasarkan data demografi.

Jika register terpusat sebagai basis data rujukan tidak ada, aturan sertifikasi bisa menghadapi masalah keakuratan dan keandalan (lihat Kotak 4).

Box 4.2: Pengadaan preferensial di Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, B-BBEE Commission bertujuan meningkatkan keterlibatan bisnis milik warga kulit hitam dan kaum perempuan, dari sekian kriterianya. Kartu skor disediakan oleh entitas swasta, yang memberikan skor berdasarkan lima kriteria B-BBEE, yang dua di antaranya berkaitan langsung dengan persentase kepemilikan dan hak pilih oleh warga kulit hitam dan kaum perempuan. Skor yang tinggi akan memberikan peluang lebih besar untuk memenangkan tender.

Risiko paling signifikan yang dihadapi oleh badan verifikasi swasta dalam memverifikasi skor kepemilikan adalah pernyataan berlebihan atas kepemilikan manfaat oleh orang kulit hitam dan mendapatkan potret yang akurat tentang struktur kepemilikan yang kompleks. [63] Komisi B-BBEE melaporkan bahwa kurang dari 20% transaksi pada 2018-2019 meliputi dokumentasi sertifikasi lengkap ketika pertama kali dikirimkan. Tindak lanjut terkait dengan informasi tidak lengkap sering dilakukan tanpa menuai hasil karena harus membuka-buka berbagai dokumen dengan berbagai macam format yang tidak memenuhi persyaratan data spesifik. [64] Kendati sanksinya berat, sistem saat ini sangat rawan penipuan. [65]

Memastikan kelayakan dengan data kepemilikan manfaat

Register BO terpusat dan terverifikasi merupakan kumpulan data rujukan berharga yang dapat digunakan untuk membantu memverifikasi kelayakan penawar pada tahap penetapan aturan pengadaan yang menentukan keandalan berdasarkan kepemilikan dan pengendalian. Register BO dapat membantu menyederhanakan dan mengotomatiskan verifikasi keandalan dan mengaudit prosedur kualifikasi pengadaan preferensial. [66] Di Afrika Selatan, misalnya, informasi BO yang andal akan sangat bermanfaat dalam memverifikasi sertifikasi B-BBEE, yang terutama mengandalkan surat pernyataan tersumpah (affidavit). Informasi BO akan membantu menciptakan potret kepemilikan yang lebih lengkap sehingga dapat mewujudkan tujuan kebijakan secara lebih akurat. [67]

Box 4.3: Melakukan pengadaan dari bisnis milik pribumi di Australia

Australia menetapkan target 3% penyelesaian kontrak oleh pelaku bisnis dengan lebih dari 50% kepemilikan pribumi. [68] Supply Nation adalah sebuah organisasi nirlaba yang memegang basis data pusat bagi mayoritas bisnis milik pribumi. Meskipun Supply Nation merupakan sumber utama bagi informasi ini, organisasi ini bukanlah satusatunya sumber informasi dan juga bukan merupakan bisnis milik pribumi yang diberi amanat untuk menerima sertifikasi dari mereka. Jika suatu perusahaan menyatakan diri sebagai perusahaan pribumi tetapi tidak terdaftar di Supply Nation, petugas pengadaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan perusahaan tersebut dimiliki oleh pribumi sebesar 50% atau lebih. [69] Australian Securities and Investments Commission (ASIC) telah menuai kritikan karena tidak mengumpulkan dan memublikasikan para pemilik manfaat bisnis beserta informasi tentang direksinya. Jika mereka melakukannya, hal tersebut tentu memudahkan upaya verifikasi terhadap persentase kepemilikan bisnis milik pribumi dan membantu pemerintah menganalisis cara-cara mereka dalam menjaga komitmen pengadaan sosial. [70]

Pengumpulan informasi dalam register pusat memiliki keunggulan karena informasinya diperiksa dan diperbarui secara lebih rutin dalam siklus alur bisnis, seperti yang akan dibahas berikutnya dalam risalah ini. Hal ini semakin mengefisienkan verifikasi terhadap penawar yang layak dan memberikan data yang lebih baik untuk analisis karena pemerintah bisa melakukannya secara terpusat dalam format data yang terstandar sehingga lebih murah untuk digunakan dan dianalisis. Jika data tersedia dalam format yang terstandar dan dapat dibaca mesin, prosesnya dapat diotomatiskan untuk mengurangi biaya.

Aturan BOT saat ini biasanya tidak mengumpulkan informasi demografi untuk individu, kecuali usia (melalui tanggal lahir) dan lokasi. Data tambahan masih mungkin untuk dikumpulkan, tetapi negara perlu menilai tepat tidaknya mengumpulkan data demografi tertentu yang sensitif – misalnya, ras dan etnis – sebagai bagian dari aturan BOT yang lebih luas. Informasi demografi tambahan dapat dikumpulkan selama proses pengadaan dan digabungkan dengan data BO pada tahap selanjutnya.

Meningkatkan pengadaan secara sistemik

Jika uraian-uraian sebelumnya fokus pada manfaat langsung data BO bagi pengadaan, kita harus menyadari manfaat tidak langsung yang lebih luas dan sistemik bagi lingkungan umum yang menjadi sumber pengadaan oleh pemerintah. BOT secara luas meningkatkan pengadaan di bidang-bidang berikut.

Meningkatkan daya saing di kalangan pelaku bisnis dengan menyamaratakan medan persaingan – penurunan korupsi akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua perusahaan bersaing dengan aturan yang sama. [71]
Mengurangi risiko dan biaya uji tuntas. Pengetahuan tentang mitra bisnis perusahaan dan visibilitas rantai pasokan yang lebih baik akan membantu perusahaan dalam mengelola eksposur keuangan dan risiko operasional. [72] Sebagai ilustrasi, 84% pejabat utama rantai pasokan mengatakan bahwa kurangnya visibilitas merupakan tantangan terbesar dalam mengurangi disrupsi. [73] Hal ini menguntungkan UKM mengingat biaya uji tuntas relatif lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan kecil. [74]
Menumbuhkan budaya transparansi dan kepercayaan bisnis di kalangan pelaku bisnis, antara bisnis dengan masyarakat, dan bisnis dengan pemerintah. Budaya ini, pada gilirannya, akan bagus untuk investasi. [75] BOT mengandung arti bahwa semua pelaku ekonomi akan lebih percaya diri dengan calon mitra bisnisnya sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan pada bisnis dan pemerintah sekaligus menutup celah hukum bagi pelaku kejahatan.

Manfaat sistemik data BO bagi pengadaan sudah ditekankan dalam studi Adam Smith pada 2019, yang menyatakan bahwa “register dapat mendorong kemakmuran yang lebih besar dengan ikut menyumbang aturan investasi yang lebih terbuka dan menjamin proyek bernilai ekonomis dalam pengadaan publik. Wujudnya bisa berupa upaya mendorong uji tuntas pelanggan di sektor swasta, sehingga menciptakan medan persaingan yang setara dan mendorong persaingan terbuka”. [76]

Berbagai manfaat sistemik BOT dalam pengadaan hanya dapat diwujudkan dengan register terbuka dan terpusat. Tinjauan terhadap implementasi register BO Inggris menunjukkan bahwa dari sekian perusahaan yang menggunakan register untuk pemeriksaan calon pelanggan, pemeriksaan uji tuntas, dan pencarian informasi tentang pesaing, 64% mengatakan bahwa informasinya bermanfaat atau sangat bermanfaat. [77] Survei terbaru menunjukkan bahwa penggunaan register publik untuk uji tuntas tengah mengalami peningkatan. [78]

Catatan kaki

[13] Jack Lord, “Connecting the dots between beneficial ownership and procurement data: improving processes and identifying risk”, Open Data Services, Januari 2020, https://medium.com/opendatacoop/connecting-the-dots-between-beneficial-ownership-and-procurement-data-improving-processes-and-2fd0df9d9653.

[14] “Preventing Corruption in Public Procurement”, OECD, 2016, 6, https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf.

[15] Nick Davies, Oliver Chan, Aron Cheung, and Gavin Freeguard, “Government procurement: The scale and nature of contracting in the UK”, Institute for Government, Desember 2018, 35, https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IfG_government_procurement_web3.pdf.

[16] OECD, “Preventing Corruption in Public Procurement”.

[17] “OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials” OECD, (Paris: OECD Publishing, 2014), http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en.

[18] “Report from the Commission to the Council and the European Parliament: EU Anti-Corruption Report”, European Commission, 3 Februari 2014, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.

[19] “Procurement Corruption in the Public Sector and Associated Money Laundering in the ESAAMLG Region”, Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), (Dar es Salaam: ESAAMLG, 2019), https://esaamlg.org/reports/Report_procurement.pdf.

[20] “Fraud and Corruption Awareness Handbook : A Handbook for Civil Servants Involved in Public Procurement”, World Bank (Warsaw: World Bank, 2013), 7, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18153.

[21] OECD, “OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials”.

[22] “Review into the risks of fraud and corruption in local government procurement: A commitment from the UK Anti-Corruption Strategy 2017- 2022”, UK Ministry of Housing, Communities and Local Government, Juni 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/890748/Fraud_and_corruption_risks_in_local_government_procurement_FINAL.pdf.

[23] “Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them”, UK Department for International Development, Januari 2015, 50, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf.

[24] “Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort”, OECD, n.d., https://www.oecd.org/competition/COVID-19-competition-and-emergency-procurement.pdf.

[25] “Keeping the Receipts: Transparency, Accountability, and Legitimacy in Emergency Responses”, International Monetary Fund (IMF), 2020, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-keeping-the-receipts.ashx.

[26] “Emergency procurement for COVID-19: Buying fast, smart, and open”, Open Contracting Partnership (OCP), n.d., https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/covid19/.

[27] Transparency International, “IMF COVID-19 Anti-Corruption Tracker”.

[28] Jane Bradley, Selam Gebrekidan, and Allison McCann, “Waste, Negligence and Cronyism: Inside Britain’s Pandemic Spending”, New York Times, 17 Desember 2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/17/world/europe/britain-covid-contracts.html.

[29] “Investigation into government procurement during the COVID-19 pandemic”, National Audit Office, 26 November 2020, 11, https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Investigation-into-government-procurement-during-the-COVID-19-pandemic.pdf.

[30] “Prison sentences of up to 4 years have been demanded for fraud with face masks”, Openbaar Ministerie, 17 Juni 2020, https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/celstraffen-tot-4-jaar-geeist-voor-fraude-met-mondkapjes.

[31] “Fraud with 11 million face masks, suspects detained longer”, RTL Nieuws, 22 April 2020, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5099281/oplichting-mondkapjes-fraude-nederlands-duo-duitse-overheid.

[32] “Joining the dots with PEPs: cross-matching BO and FD data to identify red flags”, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), 20 Desember 2019, https://imfilab.brightidea.com/D361.

[33] “ARACHNE risk scoring tool”, European Commission, 2020, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=en.

[34] “Cartels”, European Commission, 15 Maret 2017, https://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html.

[35] See, for example: Cherese Thakur, “Beneficial ownership disclosure is indispensable in the fight against procurement ‘hyenas’”, Daily Maverick, 21 Agustus 2020, https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-08-21-beneficial-ownership-disclosure-is-indispensable-in-the-fight-against-procurement-hyenas/ and “Public Procurement Transparency & Integrity: Ensuring Transparency in Emergency Procurement: Recommendations”, RECORD: Reducing Corruption Risks with Data, 2020, https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RECORD_Transparency-in-Emergency-Procurement.pdf.

[36] “Defense Procurement: Ongoing DOD Fraud Risk Assessment Efforts Should Include Contractor Ownership”, United States Government Accountability Office (GAO), November 2019, 2,https://www.gao.gov/assets/710/702890.pdf.

[37] Tutorial berikut menunjukkan bagaimana data pemegang saham dari daftar publik digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan bersama: Dagoberto José Herrera Murillo, “Part I: Graph databases for journalists”, Medium, 30 April 2019, https://medium.com/neo4j/graph-databases-for-journalists-5ac116fe0f54.

[38] “Why Beneficial Ownership Data Should Interest You”, Spend Network, 17 Desember 2020, https://spendnetwork.com/why-beneficial-ownership-data-should-interest-you/.

[39] “Carillion declares insolvency: information for employees, creditors and suppliers”, GOV.UK, 26 Januari 2018, https://www.gov.uk/government/news/carillion-declares-insolvency-information-for-employees-creditors-and-suppliers. Gambar ini mencakup kontrak langsung, usaha patungan, PFI, dan sub-kontrak (sumber: PQ 122758, dijawab pada tanggal 18 Januari 2018).

[C] Pada Januari 2018, Companies House mencatat sekitar 100 perusahaan dan kemitraan dengan nama “Carillion”. Lihat: Federico Mor, Lorraine Conway, Djuna Thurley, dan Lorna Booth, “The collapse of Carillion”, House of Commons Library, 14 Maret 2018, 30, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8206/CBP-8206.pdf.

[40] Ibid.

[41] “Carillion was left with just £29m before going bankrupt”, BBC, 17 Januari 2018, https://www.bbc.co.uk/news/business-42710795.

[42] Simon Wilcox, “The Public Procurement Scandal”, Business Matters, 31 Juli 2013, https://bmmagazine.co.uk/opinion/the-public-procurement-scandal/.

[43] Lord Young, “Report on Small Firms 2010 to 2015”, UK Department of Business Energy, Innovation and Skills, Februari 2015, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402897/Lord_Young_s_enterprise_report-web_version_final.pdf.

[44] “The role of government procurement in international trade”, OECD, n.d., https://www.oecd.org/trade/topics/government-procurement/.

[45] “Measurement of impact of cross-border penetration in public procurement” European Commission, (Brussels: European Commission, 2017), 11, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e2-11e7-a08e-01aa75ed71a1.

[46] José Azar, Martin C. Schmalz, and Isabel Tecu, “Anticompetitive Effects of Common Ownership”, Journal of Finance 73, no. 4 (10 Mei 2018), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427345.

[47] Patrick Dennis, Kristopher Gerardi, and Carola Schenone, “Common Ownership Does Not Have Anti-Competitive Effects in the Airline Industry”, Social Science Research Network (SSRN), 26 Juni 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3063465.

[D] Saham atas unjuk (bearer share) merupakan dokumen saham fisik dengan keterangan bahwa orang yang memegang dokumen adalah pemegang saham sah yang berhak menerima dividen. Karena jenis saham ini tidak terdaftar dan kepemilikannya bisa berubah dengan mudah, regulasi dan pengendalian atas saham ini tergolong kurang sehingga bisa digunakan untuk tujuan ilegal. Karena ketidakjelasannya, saham atas unjuk telah dilarang di banyak negara.

[48] “Key Events in Babis’s Stork Nest (Capi Hnizdo) EU Subsidy Fraud Case”, Prague Business Journal, 31 Januari 2020, https://praguebusinessjournal.com/key-events-in-babiss-stork-nest-capi-hnizdo-eu-subsidy-fraud-case/.

[49] Jennifer Rankin, “EU antifraud office finds ‘irregularities’ in payments allegedly obtained by Czech PM”, Guardian, 5 Januari 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/05/eu-antifraud-office-finds-irregularities-in-payments-allegedly-obtained-by-czech-pm.

[E] Untuk informasi tambahan tentang kasus Agrofert dan dampak BOT di Slowakia, silakan baca: Tymon Kiepe, Louise Russell-Prywata, dan Victor Ponsford, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: Slovakia”, Open Ownership, September 2020, https://www.openownership.org/uploads/slovakiaimpact-story.pdf.

[50] “Gender procurement”, European Institute for Gender Equality, n.d., https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-procurement.

[51] Charlie Hart, “Public procurement ‘critical’ to reach development goals”, Supply Management, 22 Januari 2020, https://www.cips.org/supply-management/news/2020/january/public-procurement-critical-to-reach-development-goals/.

[52] OECD, “The role of government procurement in international trade”.

[53] “World Bank Group gender strategy (FY16-23): gender equality, poverty reduction and inclusive growth”, World Bank, 1 Desember 2015, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/820851467992505410/world-bank-group-gender-strategyfy16-23-gender-equality-poverty-reduction-and-inclusive-growth.

[54] “Buying green! A handbook on green public procurement (3rd Edition)”European Commission and Local Governments for Sustainability (ICLEI), (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016), https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf.

[55] “Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies” OECD, (Paris: OECD Publishing, 2017), https://dx.doi.org/10.1787/9789264265820-en.

[56] “New EU public procurement rules: Less bureaucracy, higher efficiency”, European Commission, 19 November 2015, https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en.

[57] “Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies” World Bank, (Washington DC: Bank for Reconstruction and Development/ World Bank, 2016), http://documents1.worldbank.org/curated/en/121001523554026106/Benchmarking-Public-Procurement-2017-Assessing-Public-Procurement-Regulatory-Systemsin-180-Economies.pdf.

[58] Trinidad Inostroza, “Una herramienta estratégica para la eficiencia del Estado”, ChileCompra, n.d., https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/s02_01_trinidad_inostroza.pdf.

[59] Katrina Crocker, Felix Moser-Boehm, and Laura Rowe, “Trade and Gender in Public Procurement” (Kingston: TradeLab, 2018), 2, https://georgetown.app.box.com/s/sv40lfd29gft2eeaqbqghr0ctfc2u4ov.

[60] GAO, “Defense Procurement: Ongoing DOD Fraud Risk Assessment Efforts Should Include Contractor Ownership”.

[61] “Aventura et al Complaint”, Department of Justice, Eastern District of New York, n.d., https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1215951/download#page=8.

[62] Rachael Hanna, “Shell Corporations Facilitate Contracting Fraud at the Department of Defense”, Lawfare, 21 April 2020, https://www.lawfareblog.com/shell-corporations-facilitate-contracting-fraud-department-defense.

[63] “SASAE 3502: Assurance engagements on Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) verification certificates”, Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA), November 2012, https://www.irba.co.za/upload/SASAE%203502%20Assurance%20Engagements%20November%202012.pdf.

[64] “Major B-BBEE Transactions Analysis Report: 2018/2019”, B-BBEE Commission, Maret 2020, https://www.bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ALIGNED-FINAL-MAJOR-TRANSACTION-REPORT-23-MARCH-2020.pdf

[65] Simone Liedtke, “Fronting still a major issue in delivering on economic transformation, says commission”, Engineering News, 22 Oktober 2020, https://www.engineeringnews.co.za/article/fronting-still-a-major-issue-in-delivering-on-economic-transformation-says-commission-2020-10-22/rep_id:4136.

[66] “How to empower women-led businesses and make public procurement more inclusive”, OCP and Value for Women, Juli 2020, https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/07/OCP2020-Insights-WLB-procurement.pdf.

[67] “Beneficial ownership and public procurement systems”, mySociety and Spend Network, Juni 2020, 49. WP1845 discovery report, Juni 2020, https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/digital-outcomes-and-specialists/opportunities/11371.

[68] “Indigenous Procurement Policy overview”, National Indigenous Australians Agency (NIAA), 15 April 2020, https://www.niaa.gov.au/resource-centre/indigenous-affairs/indigenous-procurement-policy-overview.

[69] “Commonwealth Indigenous Procurement Policy”, Commonwealth of Australia, 1 Juli 2015, https://www.niaa.gov.au/sites/default/files/publications/indigenous-procurement-policy.pdf.

[70] “Beneficial Ownership Transparency”, Open Government Partnership Australia, 2020, https://ogpau.pmc.gov.au/consultations/phase-2b-deliberation-drafting/beneficial-ownership-transparency-accuracy.

[71] “Ending Anonymous Companies: Tackling Corruption and Promoting Stability through Beneficial Ownership Transparency”, The B Team, Issuu, Januari 2015, 8, https://issuu.com/the-bteam/docs/bteam_business_case_ report_final.we?e=15214291/11025500.

[72] Spend Network, “Why Beneficial Ownership Data Should Interest You”.

[73] “Building a Smarter Supply Chain: The power of AI and Blockchain to drive greater supply chain visibility and mitigate disruptions” IBM, (USA: IBM Corporation, 2019), https://www.ibm.com/downloads/cas/EYZ5BG4R.

[74] Petrus van Duyne, Jackie Harvey, and Liliya Gelemerova, The Critical Handbook of Money Laundering (Palgrave Macmillan, 2018), 254.

[75] Matthew Davis, “Transparency Encourages Foreign Investment”, National Bureau of Economic Research, Maret 2003, https://www.nber.org/digest/mar03/transparency-encourages-foreign-investment.

[76] “Towards a Global Norm of Beneficial Ownership Transparency”, Adam Smith International, Maret 2019, https://adamsmithinternational.com/app/uploads/2019/07/Towards-a-Global-Norm-of-Beneficial-Ownership-Transparency-Phase-2-Paper-March-2019.pdf.

[77] “Review of the implementation of the PSC Register”, Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), Maret 2019, 31 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822823/review-implementation-psc-register.pdf.

[78] Dow Jones and SWIFT, “Global Anti-money Laundering Survey Results 2017”, 25.

Next page: Mengoperasionalkan penggunaan data kepemilikan manfaat dalam pengadaan

Contents