Data kepemilikan manfaat di pengadaan

Mengoperasionalkan penggunaan data kepemilikan manfaat dalam pengadaan

Operasionalisasi penggunaan data BO dalam pengadaan mengharuskan pengambilan keputusan mengenai sejumlah hal, meliputi pencarian sumber bagi data BO, cara dan waktu pengumpulan, dan cara memverifikasi serta jadi tidaknya dipublikasikan. Semua keputusan ini akan menimbulkan dampak terhadap kualitas dan kegunaan data. Cara dan format pengumpulan data juga akan memengaruhi kemampuannya untuk dihubungkan dengan kumpulan data lain yang memudahkan jenisjenis analisis tertentu. Uraian berikut mengupas beberapa pertimbangan utama bagi pelaksana.

Pengumpulan dan cakupan data

Secara luas, pemerintah yang mengimplementasikan penggunaan data BO dalam pengadaan bisa membeli data BO yang tersedia secara komersial atau mengumpulkannya sendiri di dalam register terpusat. Cara terakhir ini bagus karena mengandung arti bahwa kelompok pengguna yang berbeda (termasuk otoritas pengadaan) dapat mengakses informasi melalui satu lokasi pusat dengan format terstandar. Hal ini menghilangkan sejumlah kendala praktis dan biaya dalam mengakses dan menganalisis informasi BO. [79] Jika pemerintah mengumpulkan data sendiri di dalam register pusat untuk membantu pengadaan, ada dua opsi utama:

  1. pemerintah dapat mengumpulkan data selama proses pengadaan dan menyimpannya di dalam register pusat khusus pengadaan;
  2. pemerintah dapat menarik data dari register BO pusat yang mencakup semua sektor perekonomian dan memasukkannya ke dalam proses pengadaan.

Dalam kedua kasus, ada pertimbangan praktis dan teknis untuk memaksimalkan efektivitas pengungkapan. Open Ownership (OO) telah mengembangkan serangkaian prinsip pengungkapan efektif (lihat Kotak 5) bagi pemerintah yang bermaksud mengimplementasikan register pusat, yang juga berlaku bagi register khusus-pengadaan.

Kotak 5: Prinsip-prinsip Open Ownership untuk pengungkapan kepemilikan manfaat yang efektif

OO telah mengembangkan Prinsip-Prinsip OO sebagai standar emas bagi pengungkapan BO yang efektif. Prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi BO dan memandu lembaga internasional, masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta dalam memahami dan menyokong reformasi yang efektif. Sembilan prinsip ini diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas tinggi dan andal agar dapat memaksimalkan kegunaan dan meminimalkan celah hukum.

  1. Definisi BO harus termuat secara jelas dan tegas dalam undang-undang, dengan menggunakan ambang batas rendah untuk menentukan waktu pengungkapan kepemilikan dan pengendalian.
  2. Pengungkapan harus mencakup secara lengkap dan utuh semua jenis badan hukum dan orang pribadi yang relevan.
  3. Pengungkapan BO harus memuat detail secukupnya untuk memudahkan pengguna memahami dan menggunakan data.
  4. Data harus disusun dalam suatu register pusat.
  5. Data harus dapat diakses oleh publik.
  6. Data harus terstruktur dan dapat dibagi pakai.
  7. Langkah-langkah harus diambil untuk memverifikasi data.
  8. Data harus selalu diperbarui dan catatan historis selalu disimpan.
  9. Harus ada sanksi dan penegakan yang memadai untuk ketidakpatuhan.

Untuk informasi selengkapnya, silakan baca: www.openownership.org/principles.

Data BO yang tersedia secara komersial

Data BO dari pihak ketiga swasta memiliki keterbatasannya sendiri. Penyedia BO sektor swasta yang mengembangkan kumpulan data milik sendiri sering mengalami keterbatasan visibilitas (atau hak distribusi) terhadap data kepemilikan penuh dan sering mengandalkan kesimpulan dari informasi yang tidak lengkap. Mereka tidak dapat mengoordinasikan ilmu pengetahuan yang ada di tangan pemilik manfaat, pemegang saham, dan perusahaan atau menjamin cakupan informasi yang mampu dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan dan amanat yang tepat. [80] Sebagai contoh, sistem ARACHNE milik UE menggunakan data ORBIS dari Bureau van Dijk [81] – sebuah kumpulan data komersial yang mencakup data BO – untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan. Namun muncul perdebatan seputar kualitas data ORBIS, dan sebagian pengguna data telah menunjukkan kesenjangan cakupannya terhadap negara tertentu (Jerman, misalnya). Meskipun ORBIS mencakup sejumlah besar perusahaan, variasi cakupannya per negara menunjukkan bahwa data BO dari pemasok swasta bukanlah pengganti bagi pemerintah yang mengesahkan perusahaan untuk mengungkapkan BO mereka. [82]

Register pusat

Sejumlah pemerintah mengumpulkan sendiri data BO secara khusus untuk pengadaan (lihat, misalnya, Kotak 6). Dalam kasus ini, informasi BO dapat dikumpulkan di berbagai tahap dalam proses pengadaan (lihat Gambar 1). Pemerintah harus memastikan agar aturan pengungkapan mencakup badan hukum secara menyeluruh untuk mencapai tujuan kebijakannya. Teknik dan waktu pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi keakuratan dan kualitas data serta tujuan penggunaan data tersebut.

Sebagai ilustrasi, jika yurisdiksi tidak memiliki register BO pusat tetapi ingin menggunakan data BO untuk mencegah penipuan dan korupsi, mereka harus mengumpulkan informasi BO dari semua entitas yang mengajukan penawaran, di samping melakukan pemeriksaan BO terhadap penerima kontrak. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengidentifikasi persekongkolan tender. Register usulan Inggris dari pemilik manfaat perusahaan mancanegara dan badan hukum lainnya bermaksud mengumpulkan data BO tentang entitas asing yang mencoba melakukan penawaran untuk kontrak pemerintah Inggris di atas ambang batas tertentu. Namun usulan tersebut hanya untuk mengumpulkan data bagi penerima kontrak ini saja sehingga mustahil bisa mendeteksi persekongkolan tender yang dilakukan oleh kartel. [83] Pengumpulan informasi BO semata-mata untuk tujuan pengadaan juga bisa membatasi pemerintah dalam menggunakan data BO di bidang-bidang kebijakan yang lain.

Pemerintah juga bisa mengumpulkan informasi di sebuah register pusat tentang semua badan hukum di dalam suatu yurisdiksi sebagai bagian dari aturan BOT dan selanjutnya menggunakan data ini dalam pengadaan. Dalam kasus ini, informasi BO bisa dikumpulkan dan diperiksa di siklus alur perusahaan dan tahap pengadaan yang berbeda. BOT di tingkat perekonomian nasional dapat meningkatkan visibilitas terhadap struktur kepemilikan penuh ketika detail informasinya dikumpulkan. Hal ini bisa mengungkap badan hukum lain dalam sebuah struktur kepemilikan yang tidak akan terungkap dalam kumpulan data BO khusus-pengadaan.

Bagi pelaksana, pertimbangan utamanya adalah apakah aturan pengungkapan secara menyeluruh mencakup semua perusahaan yang relevan dengan pengadaan, termasuk misalnya entitas asing. Penggunaan data dari yurisdiksi lain, jika tersedia, bisa saja tidak memungkinkan dalam waktu dekat karena perbedaan aspek-aspek seperti definisi hukum dan standar verifikasi. Inggris, misalnya, telah mengusulkan sebuah register terpisah bagi entitas asing yang ingin berbisnis dengan pemerintah, di luar register pusat untuk BO badan hukum Inggris. [84] Pelaksana bisa menghadapi tantangan lain ketika memverifikasi BO entitas asing, seperti memverifikasi identitas warga negara asing.

Pengumpulan data BO tentang semua badan hukum juga memudahkan pemerintah dalam menggunakan data BO di sejumlah bidang kebijakan lain (misalnya, AML) karena beberapa negara mungkin sudah mematuhi kewajiban internasional. Di Republik Ceko, misalnya, penerima kontrak wajib mengirimkan informasi BO sebagai prasyarat kontrak. Menyusul implementasi register BO terpusat, seperti yang diwajibkan oleh Fourth and Fifth Anti-Money Laundering Directives dari UE, Republik Ceko menghapus persyaratannya untuk mengirimkan data BO dalam pengadaan. Alih-alih pemasok berkewajiban menyediakan informasi ini sebagai bagian dari proses pengadaan untuk setiap penawaran, pihak yang memegang otoritas kontrak justru mencari informasi yang relevan di Register of Beneficial Owners, yang dikelola oleh pengadilan registrasi. [85]

Saat ini, tampaknya tidak banyak pemerintah yang menggunakan data BO dalam pengadaan. Seandainya hal tersebut dilakukan, pelaksanaannya pun tidak sistematis dan tampaknya dilakukan secara ad hoc serta tidak dipublikasikan secara luas. Panduan Praktik yang Baik untuk Mencegah dan Mengelola Konflik Kepentingan di Sektor Publik tahun 2020 dari Bank Dunia, misalnya, hanya menyebut Cile, Indonesia, Moldova, dan Ukraina sebagai pengumpul data ini sebagai prosedur standar. [86] Sebaliknya, dari beberapa negara lain yang memang memiliki register BO pusat dan publik, sebagian besar tampaknya tidak menggunakannya secara sistematis dalam pengadaan. Cara Ukraina dalam mengumpulkan data BO tentang semua badan hukum sebagai bagian dari aturan BOT, dan selanjutnya menggunakannya dalam proses pengadaan, diuraikan dalam Kotak 6.

Kotak 6: Platform ProZorro di Ukraina

Platform pengadaan online Ukraina, ProZorro, dianggap sebagai salah satu platform global terbaik untuk memantau belanja publik. [87] Platform ini diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi transparansi pengadaan pada 2014. Ukraina juga mengumpulkan informasi BO tentang badan hukum yang terdaftar di negara tersebut di dalam register pusat yang dapat diakses publik, yang disebut Unified State Register of Legal Entities. Menurut Undang-Undang Pengadaan Publik Ukraina (Pasal 17), entitas pelaku pengadaan harus menolak partisipasi seorang penawar di dalam prosedur pengadaan jika Unified State Register tidak memuat informasi tentang pemilik manfaat badan hukum tersebut. Informasi tentang penawar dan penerima kontrak, meliputi informasi tentang para pemilik manfaatnya, dapat diakses gratis secara online di ProZorro, juga dalam format yang dapat dibaca mesin, yang memudahkan penyelidikan dan pengawasan publik. [88] Menurut penelitian yang dilakukan oleh OCP, ProZorro telah menghasilkan penghematan minimal 10% dari anggaran pengadaan dengan mendorong persaingan dan menurunkan tingkat korupsi. [89]

Akses publik

Publikasi data BO – untuk pengadaan atau lainnya – merangsang penggunaan dan penyelidikan data lebih luas yang berpotensi meningkatkan kualitas data. Publikasi data juga bisa menimbulkan efek gertakan. Oleh karena itu, agar dapat meraih manfaat maksimum dan kegunaan penuh data BO dalam pengadaan, termasuk efek sistemik dan tidak langsungnya, pemerintah harus mengumpulkan, memverifikasi, dan memublikasikan data BO secara terpusat. Tindakan ini juga memudahkan pemerintah dalam menggunakan data BO di bidang-bidang kebijakan yang lain.

Meskipun ada alasan untuk memublikasikan data demi memaksimalkan efektivitas data BO dalam pengadaan publik, ada pertimbangan privasi yang sah atas publikasi identitas tertentu dari individu-individu berikut dampak tak sebanding yang mungkin ditimbulkannya. Sebagai sebuah prinsip, pemerintah dan perusahaan tidak boleh mengumpulkan dan mengungkapkan data di luar batas minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakannya, atau data yang membawa risiko bahaya besar. [90] Pemerintah harus benar-benar memahami data yang mereka kumpulkan dan field yang mereka publikasikan serta mempertimbangkan pengecualian secara kasus per kasus apabila ancaman nyata terhadap seorang individu muncul dari publikasi data. [F]

Data kepemilikan manfaat dan pengadaan yang terstruktur dan dapat dibagi pakai

Di tingkat internasional, muncul tren yang terus menguat ke arah pemerintah elektronik (e-government) dan pengadaan elektronik (e-procurement). [91] Operasionalisasi penggunaan data BO dalam pengadaan lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital terpadu daripada melalui sistem berbasis kertas. Agar dapat memaksimalkan manfaat potensial dari penggunaan data BO dalam pengadaan, data BO harus dikumpulkan dan disimpan sebagai data yang terstruktur, dapat dibagi pakai, dan dapat dibaca mesin yang bisa dianalisis secara mudah dan murah. Ketika data BO digabungkan dengan kumpulan data terstruktur dan terbuka lainnya, seperti data kontrak dan data belanja terbuka, analisis bisa memberikan wawasan yang tajam tentang praktik pengadaan, model konsumsi, dan transaksi pemasok.

Sejumlah standar data telah dikembangkan yang dapat digunakan langsung oleh pemerintah pelaksana, yang memudahkan pertukaran data di antara sistem. Open Contracting Data Standard (OCDS) dikembangkan oleh Open Contracting Partnership untuk tujuan ini dan diimplementasikan di seluruh dunia. Ide pembuatan OCDS adalah bahwa proses kontrak mulai dari perencanaan hingga implementasi dapat diikuti melalui ID unik. [G] Untuk data BO, OO telah mengembangkan Beneficial Ownership Data Standard (BODS), yang memberikan templat terstruktur untuk mendeskripsikan BO sebagai data yang dapat dibaca mesin dengan memaparkan poin-poin data utama agar mudah dikumpulkan oleh pelaksana. [H] Data OCDS dan BODS dapat digabungkan secara mudah.

Ketika menggabungkan kumpulan data, kemampuan mengidentifikasi individu dan perusahaan lintas kumpulan data tersebut merupakan hal utama. Pencocokan orang lintas kumpulan data menggunakan penanda seperti nama jelas tidak bisa diandalkan dan menguras tenaga serta tidak praktis untuk kumpulan data yang besar. [92] Pendekatan yang lebih baik adalah menggunakan penanda unik. Penggabungan kumpulan data memudahkan analisis yang tidak mungkin ditempuh dengan cara lain. Sebagai contoh, tanpa menghubungkan data pengadaan dengan data belanja, upaya menganalisis sistem pengadaan secara menyeluruh jelas tidak mungkin.

Dengan menggunakan nomor identifikasi nasional sebagai penanda unik dalam pengungkapan BO, Global Witness mampu menghubungkan konsesi penambangan batu giok dengan pejabat pemerintah di Myanmar. [93] Pemerintah yang mengimplementasikan BOT, seperti Nigeria dan Yordania, kini sedang mengembangkan penanda unik bagi registernya masing-masing.

Ketika dinyatakan dalam format umum, berbagai kumpulan data tersebut dapat dimasukkan ke dalam alur kerja standar sehingga analisis bisa diotomatiskan. Contoh demonstrasinya bisa dilihat pada prototipe Bluetail, yang menghubungkan data kontrak dan data BO untuk beberapa penawar sekaligus mengidentifikasi bendera merah (seperti pemilik manfaat yang sama yang muncul di beberapa penawaran). Sinar Project di Malaysia, sebuah organisasi teknologi sipil yang menggunakan sumber data terbuka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, mengembangkan Telus. Telus merupakan aplikasi layanan web yang mengimpor dan menggabungkan sumber data terbuka untuk PEP (menggunakan Popit API), BO (menggunakan data BODS dari Global Register), dan kontrak pengadaan (menggunakan OCDS) untuk mengungkap konflik kepentingan dalam pengadaan. [94]

Gambar 4. Bluetail: Membuat prototipe penggunaan data kepemilikan manfaat terstruktur dalam pengadaan

Gambar 4. Bluetail – Membuat prototipe penggunaan data kepemilikan manfaat terstruktur dalam pengadaan

Open Ownership telah membangun sebuah prototipe yang dikembangkan oleh mySociety dan Spend Network yang disebut Bluetail, yang menunjukkan cara menggunakan BODS dan OCDS untuk mengibarkan bendera merah secara otomatis jika ada risiko korupsi dan kolusi saat petugas pengadaan mengevaluasi tender. Untuk informasi selengkapnya, lihat: www.openownership.org/blogs/tps-prototyping. Sumber: bluetail.herokuapp.com/tenders.

Verifikasi

Untuk memaksimalkan dampak data BO, pengguna data dan pihak berwenang harus memiliki keyakinan bahwa data yang tercantum di register secara luas mencerminkan realitas yang sesungguhnya dan terkini mengenai pemilik atau pengendali perusahaan tertentu. Hal ini bisa dilakukan melalui verifikasi. [I] (yang didefinisikan sebagai kombinasi antara pemeriksaan dan proses yang dipilih oleh aturan pengungkapan tertentu untuk memastikan data BO berkualitas tinggi, artinya akurat dan lengkap pada suatu waktu tertentu. Verifikasi ini dapat mencakup pemeriksaan bahwa data sudah sesuai dengan pola yang diketahui dan dikehendaki, pemeriksaan silang data terhadap kumpulan data lain yang dikelola oleh pemerintah, dan sering-sering memeriksa apakah datanya sudah benar.

Data harus diverifikasi saat pengiriman dan diperbarui – atau dikonfirmasi bahwa kebenarannya masih berlaku – secara rutin. Petugas pengadaan harus yakin bahwa datanya sudah benar pada saat pengambilan keputusan sehingga data minimal harus diverifikasi (ulang) pada waktu tersebut. Peluang untuk memverifikasi data selama siklus alur perusahaan di basis data pusat akan lebih besar daripada ketika data dikumpulkan dan disimpan untuk pengadaan saja. [95] Publikasi data akan meningkatkan penggunaan data dan memudahkan verifikasi tambahan dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan khalayak umum.

Sanksi dan penegakan

Ketika menggunakan data BO dalam pengadaan, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pada aturan BOT dengan mengenakan sanksi yang berkaitan khusus dengan pengadaan. Sejumlah negara telah menerapkan sanksi atas kegagalan memberikan data BO atau memberikan data BO yang tidak benar (lihat, misalnya, Kotak 7). Sanksi ini bisa berupa larangan terhadap perusahaan dan pemilik manfaatnya untuk menandatangani kontrak ataupun melarang keterlibatan mereka dalam pengadaan untuk jangka waktu tertentu. Sanksi bukanlah pengganti uji tuntas yang semestinya dilakukan di awal. Pelarangan perusahaan tertentu bisa mengakibatkan kekurangan pengadaan, tetapi pengenaan sanksi akan membantu mendorong kepatuhan. BOT lengkap akan memudahkan pemerintah untuk memberlakukan sanksi secara lebih efektif, seperti pelarangan dari pengadaan, karena individu semakin kesulitan untuk menyembunyikan identitasnya di balik struktur kepemilikan yang kompleks.

Kotak 7: Register of Public Sector Partners di Slowakia

Slowakia mengimplementasikan Register of Public Sector Partners pada 2017, sebuah register BO khusus untuk pengadaan. Semua entitas swasta yang menyediakan barang dan jasa bagi sektor publik di atas nilai tertentu masuk ke dalam cakupannya, di samping semua entitas yang mendapatkan aset atau menerima kontribusi keuangan terbatas dari sektor publik (di atas EUR 100.000 untuk satu kontrak dan EUR 250.000 untuk kontrak tahunan berulang). Registrasi hanya bagi penerima kontrak dan menjadi tanggung jawab mitra sektor publik (PSP) serta merupakan prasyarat yang diperlukan agar bisa berbisnis dengan sektor publik. PSP tidak diperbolehkan melakukan registrasi sendiri melainkan harus mencari orang berotoritas yang ditunjuk – pengacara, notaris, auditor, bankir, atau konsultan pajak – untuk mendaftarkan mereka sekaligus memverifikasi data yang dikirimkan. Dokumen verifikasi ini juga tersedia secara publik.

Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan registrasi dapat menyebabkan dijatuhkannya sanksi terhadap PSP, anggota badan statuta, orang yang berwenang, atau pemilik manfaat. Selain denda, beberapa sanksi yang paling berat berupa ancaman dengan dampak langsung bagi entitas sektor publik untuk mengundurkan diri dari perjanjian dengan PSP yang bersangkutan atau pemberlakuan pembatasan perdagangan dengan sektor publik pada masa mendatang. Register of PSP sudah menimbulkan dampak, yang menyebabkan sejumlah sengketa hukum dan membantu membersihkan pengadaan publik serta mengurangi risiko bagi subkontraktor UKM. [96]

Catatan kaki

[79] “Principles”, Open Ownership, last updated November 2020, https://www.openownership.org/principles/central-register/.

[80] Jack Lord, “Beneficial Ownership Registers: who knows what?” Notes on open data and transparency, 8 November 2018, https://www.opendatanotes.com/post/beneficial-ownership-registers-who-knows-what-when/.

[81] “Arachne: Frequently asked questions”, European Commission, 7 Agustus 2017, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15097&langId=en.

[82] Che Sidanius, “Why firms want more company ownership data”, LinkedIn, 13 Mei 2020, https://www.linkedin.com/pulse/why-firms-want-more-company-ownership-data-che-sidanius.

[83] “A Register of Beneficial Owners of Overseas Companies and Other Legal Entities: The Government Response To The Call For Evidence”, BEIS, Maret 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf.

[84] Paul Scully, “Register of Beneficial Owners of Overseas Entities Update”, UK Parliament, 21 Juli 2020, https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-21/HCWS413.

[85] Kristína Bartošková, “Amendment to Regulation of Beneficial Owner Identification in Czech Public Procurement”, Baker McKenzie, n.d., https://publicprocurement.bakermckenzie.com/pages/czech-republic-beneficial-owner-identification/.

[86] “Good Practices Guide: Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector”, World Bank, Juli 2020, 50, http://documents1.worldbank.org/curated/en/950091599837673013/pdf/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf.

[87] “Where do we go from here to stop the pandemic?”, Transparency International, 29 April 2020, https://www.transparency.org/en/news/where-do-we-go-from-here-to-stop-the-pandemic.

[88] “Guide to Beneficial Ownership Information in Ukraine: Legal Entities and Legal Arrangements”, Global Forum on Asset Recovery (GFAR), Desember 2017, https://star.worldbank.org/sites/star/files/bo_country_guide_ukraine_english_final.pdf.

[89] David Marghania and Tato Urjumelashvili, “Open Contracting in Ukraine: a collaborative effort for procurement reform”, OCP, 2 Juni 2015, https://www.open-contracting.org/2015/06/02/open_contracting_in_ukraine_a_collaborative_effort_for_procurement_reform/.

[90] “Data Protection and Privacy in Beneficial Ownership Disclosure”, The Engine Room, Open Ownership, and The B Team, Mei 2019, https://www.openownership.org/uploads/oo-data-protection-and-privacy-188205.pdf.

[F] Di Inggris, misalnya, individu dapat memohon penyembunyian informasi tentang dirinya dari register publik, jika identitas pribadi orang tersebut saat dikaitkan dengan sebuah perusahaan dapat menyebabkan orang tersebut “atau siapa pun yang hidup bersamanya menanggung risiko serius berupa kekerasan atau intimidasi.” Lihat: “Applying to protect your personal information on the Companies House register”, GOV.UK, 16 September 2020, https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register.

[91] World Bank, “Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies”, 28.

[G] Untuk informasi selengkapnya tentang Open Contracting Data Standard (OCDS), lihat: www.open-contracting.org/data-standard.

[H] The Beneficial Ownership Data Standard (BODS) telah dikembangkan agar berfungsi sebagai kerangka konsep dan praktik yang kuat untuk mengumpulkan dan memublikasikan data BO, serta kemudian menjadikan data yang dihasilkan dapat dibagi pakai, lebih mudah digunakan kembali, dan berkualitas tinggi. BODS telah dikembangkan melalui kerja sama dengan puluhan pakar internasional di bidang data perusahaan dan penetapan standar teknis dari masyarakat sipil, pelaku bisnis, dan kalangan akademisi. Sebuah alat bantu terpisah juga telah dikembangkan yang memudahkan visualisasi data. Lihat: standard.openownership.org.

[92] Alex Parsons, “Using private IDs in public: Options for improving deduplication in ownership data”, mySociety Research, Juli 2020, https://research.mysociety.org/media/outputs/Using_private_IDs_in_public__CwJQbXH.pdf.

[93] “Jade: A Global Witness investigation into Myanmar’s ‘Big State Secret’”, Global Witness, Oktober 2015, https://www.globalwitness.org/jade-story/.

[94] “Telus”, Sinar Project, n.d., https://sinarproject.org/transparency/telus.

[I] i Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat risalah kebijakan Open Ownership mengenai verifikasi data BO: Kiepe, “Verification of Beneficial Ownership Data".

[95] Alex Parsons, “Collecting and making use of beneficial ownership data”, mySociety Research, Juli 2020, https://www.mysociety.org/2020/07/31/collecting-and-making-use-of-beneficial-ownership-data/.

[96] Kiepe et. al, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: Slovakia”.

Next page: Kesimpulan