Verifikasi Data Kepemilikan Manfaat
Verifikasi setelah pengiriman
Verifikasi setelah pengiriman harus:
- Memastikan data sering diperiksa
- Memastikan data selalu mutakhir
- Memastikan penyelidikan informasi yang diduga tidak benar
Terdapat sejumlah pendekatan umum verifikasi setelah pengiriman, termasuk pemeriksaan setelah publikasi informasi BO. Sama halnya dengan pemeriksaan verifikasi pada saat pengiriman, beberapa pendekatan dapat digunakan sekaligus untuk saling melengkapi dan saling memperkuat keandalan dan keakuratan.
Memastikan data sering diperiksa
Menjadikan register BO bersifat terbuka dan publik
Upaya menjadikan register bersifat publik akan memudahkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan khalayak umum baik dalam memeriksa kesalahan tidak disengaja maupun kepalsuan disengaja. Penelitian menunjukkan bahwa penerbitan data secara publik dapat meningkatkan kualitas data karena meningkatnya penggunaan data akan meningkatkan peluang identifikasi inkonsistensi atau perbuatan salah. [6] Agar publikasi data ini berjalan efektif sebagai suatu tindakan verifikasi, harus ada mekanisme untuk memudahkan pelaporan kesalahan, ketidaksesuaian, dan informasi yang kontradiktif. Terdapat juga serangkaian manfaat lain bagi sektor swasta yang kesemuanya diharapkan jauh lebih bernilai daripada biaya yang dikeluarkan. [7]
Meskipun tidak ada contoh terdokumentasi mengenai bahaya yang timbul akibat register publik, [8] para penentang register publik sering mengutip isu privasi sebagai argumen tandingan. Pemerintah tidak boleh mengungkapkan data melebihi yang seharusnya untuk memberikan pengawasan dan transparansi yang bermakna serta dapat memasukkan pembebasan jika ada pertimbangan yang sah.
Contoh: Inggris Raya
Pada November 2016, Global Witness dan konsorsium LSM menganalisis 1,3 juta perusahaan di dalam register Orang dengan Pengendalian Signifikan di Inggris Raya. Mereka dapat menginformasikan lebih dari 4.000 perusahaan dengan informasi yang tidak layak kepada Companies House – badan pengawas register. [9]
Pengujian/pemeriksaan sampel
Badan-badan yang bertanggung jawab atas register BO dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap sampel data atau meminta pihak luar untuk melakukannya. Pengujian ini menjadi gertakan bagi perusahaan untuk mengirimkan informasi yang salah. Pengujian sampel bisa jadi bukan mekanisme verifikasi yang sangat efektif dan dapat sangat menguras sumber daya. Kelemahan ini dapat diminimalkan dengan menggunakan pendekatan pengujian sampel berbasis risiko.
Contoh: Denmark
Untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran informasi BO di dalam Central Business Register (CVR), Danish Business Authority (DBA) secara manual mulai memeriksa 500 perusahaan dan registrasi pemilik manfaat mereka pada 2019. [10]
Memastikan data selalu mutakhir
Membutuhkan pembaruan informasi jika ada perubahan
Perubahan BO wajib diperbarui dengan cepat setelah perubahan. Penetapan jangka waktu yang singkat dan tertentu untuk mengirimkan perubahan ke sebuah register akan memastikan kemutakhiran informasi BO. Register publik juga dapat menampilkan keusangan informasi secara publik untuk memperingatkan pengguna data. Kewajiban mengirimkan pembaruan secara sering ke register berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, yang harus menjadi faktor pertimbangan dalam rancangan sistem verifikasi.
Mewajibkan konfirmasi atas informasi yang ada
Entitas pengungkap harus rutin memeriksa dan mengonfirmasikan (minimal setahun sekali) bahwa informasi BO mereka sudah akurat dan mutakhir. Upaya pemeriksaan dan konfirmasi ini dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada (misalnya, saat mengirimkan laba tahunan). Namun tanpa pemeriksaan verifikasi yang lain, langkah ini tidak akan efektif.
Contoh: Ukraina
Agar dapat memastikan bahwa pembaruan informasi tentang pemilik manfaat berjalan secara terus-menerus, Kementerian Hukum Ukraina mengeluarkan Perintah No. 2824/5 “Tentang Perubahan Formulir Aplikasi Tertentu di Bidang Registrasi Negara untuk Entitas Hukum, Pengusaha Individu, dan Organisasi Publik” pada 2018, yang mewajibkan perusahaan untuk memperbarui informasi tentang pemilik manfaat akhir mereka ketika mengubah informasi apa pun di Unified State Register atau mengonfirmasikan bahwa informasi yang dimiliki masih benar. [11]
Memastikan penyelidikan terhadap informasi yang diduga tidak benar
Membutuhkan pelaporan entri dan aktivitas mencurigakan
Badan-badan yang menangani data BO wajib melaporkan pengiriman dan aktivitas mencurigakan kepada badanbadan berwenang terkait. Badan-badan ini harus diberi amanat untuk menyelidiki hal tersebut (misalnya, sektor swasta yang melakukan proses uji tuntas dapat melapor ke Lembaga Intelijen Keuangan (FIU) terkait laporan tentang tindak pidana pencucian uang). Harus diperhatikan bahwa FIU harus mendapatkan sumber daya yang tepat agar dapat menyelidiki laporan tersebut (lihat contoh).
Contoh: Inggris Raya
Sejak Januari 2020, sektor yang diatur dalam regulasi anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kontraterorisme [AML/CTF] wajib melaporkan ketidaksesuaian antara informasi kepemilikan manfaat yang tersedia di Companies House dan informasi yang diperoleh lewat pemeriksaan kepatuhannya sendiri. [12]
Contoh: Belanda
Tindak pidana pencucian uang sekitar €16 miliar terjadi di Belanda setiap tahun. Meskipun entitas yang berwenang melaporkan 60.000 transaksi mencurigakan pada 2018, FIU hanya menganggap 15.000 saja yang benar-benar mencurigakan, bahkan diduga hanya mampu menyelidiki jauh lebih sedikit lagi akibat minimnya sumber daya (manusia). [13]
Pengibaran bendera merah
Sistem dapat dipersiapkan untuk mendeteksi pola-pola terkait sarana hukum yang digunakan untuk tujuan ilegal. Kemungkinan besar hal ini sangat bergantung pada konteks. Sistem ini akan lebih mudah dipersiapkan dalam bentuk sistem digital dengan informasi BO sebagai data terstruktur dan dapat mengadopsi teknologi AI serta pembelajaran mesin. Ada risiko bahwa ketika terdapat penambahan pemeriksaan pengibaran bendera merah dan pemeriksaan silang informasi BO dengan register tambahan, jumlah entri yang diberi bendera secara keliru sebagai mencurigakan juga akan meningkat sehingga mengurangi kegunaannya. Oleh karena itu, mekanisme untuk mengurangi kesalahan tersebut juga harus dipertimbangkan, di samping memperkenalkan proses bisnis yang ringan dan berbasis aturan yang tanggap terhadap ketidaksesuaian tersebut.
Contoh: Ukraina
Di Ukraina, grup kerja verifikasi “Up to 100%” telah mengusulkan sejumlah sistem verifikasi yang mengibarkan bendera merah otomatis berdasarkan struktur yang sudah dikenal yang digunakan untuk tujuan ilegal. Sebagai contoh, di Ukraina, pencantuman karyawan pabrik sebagai BO sudah menjadi kelaziman. Sistem usulan ini akan otomatis mengibarkan bendera merah bagi penyelidik ketika seseorang dicantumkan sebagai BO dari sebuah perusahaan yang meraup untung besar padahal data pajak menunjukkan bahwa orang tersebut menerima upah jauh lebih rendah daripada yang semestinya diterima dari seorang pemilik perusahaan yang meraup untung besar. [14]
Sebagian besar aturan pengungkapan kepemilikan manfaat akan menggunakan sejumlah mekanisme verifikasi di atas, yang harus diakui belum mencakup semuanya, tetapi semuanya secara umum masuk ke dalam tiga pendekatan. Tidak ada satu pendekatan pun yang lebih baik dari yang lain sehingga keberhasilan suatu pendekatan akan sangat bergantung pada konteks penggunaannya dan keberadaan pemeriksaan yang lain. Oleh karena itu, negara harus menempuh pendekatan verifikasi yang utuh dan menyeluruh, dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan selalu mengingat tujuan utama sistem verifikasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan memfasilitasi penggunaan data dan yang, pada gilirannya, dampak kebijakan.
Catatan kaki
[6] OpenOwnership, “Briefing: The case for beneficial ownership as open data”. Juli 2017. Tersedia di: https://www.openownership.org/uploads/briefing-on-beneficialownership-as-open-data.pdf [Diakses 20 April 2020].
[7] Ibid.
[8] OpenOwnership, The B Team and The Engine Room, “Data Protection and Privacy in Beneficial Ownership Disclosure”. Mei 2019. Tersedia di: https://www.openownership.org/uploads/oo-data-protection-and-privacy-188205.pdf [Diakses 20 April 2020].
[9] Global Witness, “The Companies We Keep”. 2016. Tersedia di: https://www.globalwitness.org/documents/19400/Briefing_The_Companies_We_Keep.pdf [Diakses 20 April 2020].
[10] FATF, “Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons”. Oktober 2019. Tersedia di: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-PracticesBeneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf [Diakses 20 April 2020].
[11] Berdasarkan “Concept of a mechanism for verifying the reliability of information on UBO” yang dibagikan kepada OpenOwnership oleh grup kerja verifikasi “Up to 100%” serta diskusi bersama anggota grup kerja tersebut pada Februari 2020.
[12] HM Treasury, “The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations”. 2019. Tersedia di: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1511/made/data.pdf [Diakses 20 April 2020].
[13] Trouw, “Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’”. 9 Februari 2020. Tersedia di: https://www.trouw.nl/economie/belastingadviseurs-overheid-is-te-slap-tegen-witwassen~b0f40eff/ [Diakses 20 April 2020].
[14] Berdasarkan “Concept of a mechanism for verifying the reliability of information on UBO” yang dibagikan kepada OpenOwnership oleh grup kerja verifikasi “Up to 100%” serta diskusi bersama anggota grup kerja tersebut pada Februari 2020.